Breaking News
Home / Info Terbaru / Sosialisasi Pencalonan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 dengan Stakeholder di kab. Minahasa Tenggara

Sosialisasi Pencalonan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020 dengan Stakeholder di kab. Minahasa Tenggara

http://kpu-mitrakab.com KPU Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar sosialisasi pencalonan Bakal Calon (Balon) Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan stakeholder Mitra bekerja sama dengan KPU Provinsi Sulut bertempat di RM. Green Garden Ratahan, Sabtu (7/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut Yessi Momongan, S.Th, M.Si (Kadiv Teknis KPU Sulut) menjelaskan bahwa Peraturan KPU (PKPU) terbaru mengatur untuk bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur lewat jalur perseorangan minimal membutuhkan 190.812 e-KTP, tersebar di paling sedikit 8 kabupaten/kota.

Kadiv Teknis KPU Sulut ketika memberikan materi

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai peraturan, KTP milik anggota TNI-POLRI, ASN, Kepala Desa/Hukum Tua, beserta perangkat desa, dan KPU-Bawaslu tidak berlaku untuk dukungan balon perseorangan, sedangkan untuk pensiunan dan yang tidak aktif lagi diperbolehkan.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Mitra, Drs. Jesaja Legi dan pimpinan Bawaslu Mitra Dolly Van Gobel ini juga diisi materi berkenaan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan oleh Kadiv Data KPU Sulut, Lanny Ointu dan tentang kriteria pencalonan perseorangan yang memenuhi kriteria (MS) maupun yang tidak memenuhi kriteria pencalonan (TMS) oleh Kadiv Teknis KPU Kab. Mitra, Johnly Pangemanan, M,Si. DMT/Admin

Kadiv Data KPU Sulut ketika memaparkan materi
Kadiv Teknis KPU Kab. Mitra ketika memberi materi

About admin

Check Also

PENGUMUMAN PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Berdasarkan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan …